KEMISKINAN DI INDONESIA
NAMA : RAHMAT JATNIKA
KELAS : 1EB02
NPM : 24217894
DOSEN : KARTIKA SUKMAWATI
MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA
A. PENGERTIAN KEMISKINAN
Kemiskinan dalam artian konvensional adalah pendapatan (income)
dari satu grup orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Oleh karenanya
sering beragam usaha pengentasan kemiskinan cuma bertujuan pada usaha
penambahan pendapatan grup orang-orang miskin. Kemiskinan sering dipahami dalam artian yang begitu simpel yakni
jadi kondisi kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan serta tidak
tercukupinya keperluan basic hidup keseharian. Walau sebenarnya, kemiskinan
yaitu problem yang begitu kompleks, baik dari aspek penyebabnya ataupun efek
yang ditimbulkannya.
Kemiskinan bisa dibedakan jadi 3 (tiga) pengertian, yaitu :
kemiskinan absolut, kemiskinan relatif serta kemiskinan kultural. Seorang
termasuk juga kelompok miskin absolut jika hasil pendapatannya ada dibawah
garis kemiskinan, kurang untuk penuhi keperluan hidup minimal, seperti :
pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seorang termasuk miskin relatif
jika seorang itu sesungguhnya sudah hidup diatas garis kemiskinan tetapi masih
tetap ada dibawah kekuatan orang-orang sekelilingnya. Sedang seorang termasuk
miskin kultural jika seorang atau sekumpulan orang-orang itu mempunyai sikap
tidak ingin berupaya melakukan perbaikan tingkat kehidupannya meskipun ada
usaha dari pihak beda yang membantunya.
Mengenai pendekatan yang dipakai untuk memprediksi masyarakat
miskin yang dikerjakan oleh BPS (Tubuh Pusat Statistik) bisa dibagi jadi 2
(dua), yakni : (1) Pendekatan Lokasi serta (2) Pendekatan Tempat tinggal
Tangga. Keterangan dari ke-2 pendekatan itu yaitu seperti berikut :
a.Pendekatan lokasi, adalah pendekatan untuk memprediksi masyarakat
miskin lewat kantong-kantong kemiskinan yang berbentuk desa miskin (desa
ketinggalan). Dengan makro, pendekatan lokasi dikerjakan berdasar pada anggapan
kalau masyarakat miskin bisa diidentifikasi lewat sarana (infrastruktur),
keadaan jalan, akses pada alat transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan,
dan keadaan sosial ekonomi yang mensupport kehidupan orang-orang di lokasi yang
dilihat. Jika infrastruktur lokasi itu termasuk berkwalitas rendah, jadi besar
peluangnya tingkat kehidupan orang-orang yang tinggal di lokasi itu termasuk
rendah. Satu desa yang memiliki infrastruktur kurang mencukupi diasumsikan jadi
desa kantong kemiskinan.
b.Pendekatan rumah tangga, yaitu pendekatan yang merujuk pada
ketakmampuan rumah tangga dalam penuhi keperluan minimal hidupnya. Perhitungan
jumlah masyarakat miskin dengan pendekatan rumah tangga pada prinsipnya yaitu
mengukur ketakmampuan rumah tangga dalam penuhi keperluan pangan serta
non-pangan yang paling minimum.
Data basic yang dipakai untuk lakukan penghitungan yaitu data yang
bersumber dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul
mengkonsumsi. Survey ini dikerjakan tiap-tiap th. oleh Biro Pusat Statistik
(BPS). Dalam tiap-tiap survey ada 2 (dua) grup pertanyaan, yakni : Kor serta
Modul. Data Kor meliputi variabel demografi serta partisipasi sekolah anggota
rumah tangga, serta senantiasa dihimpun tiap-tiap th.. Sedang Data Modul dibagi
atas 3 (tiga) grup, yakni : (1) Mengkonsumsi pengeluaran rumahtangga, (2)
Kriminalitas, perjalanan, sosial budaya, serta kesejahteraan orang-orang. (3)
Pendidikan, kesehatan, serta perumahan.
Penghitungan jumlah masyarakat miskin didasarkan pada data Susenas
Modul Mengkonsumsi. Persyaratan yang dipakai dalam pengukuran batas kemiskinan
yaitu ketakmampuan masyarakat dalam penuhi keperluan minimal pangan sama dengan
2. 100 kalori per kapita /hari ditambah keperluan minimal non-pangan.
The World Bank
PESAN UTAMA
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat sudah menolong kurangi
kemiskinan, serta tingkat kemiskinan turun dari 24% pada th. 1999 jadi 11, 4%
pada 2013. Namun tingkat penurunan kemiskinan melambat.
• Lebih dari 65 juta masyarakat hidup sedikit diatas garis
kemiskinan serta begitu rawan jatuh miskin.
• Pemerintah Indonesia memakai pendekatan holistik untuk
mengentaskan kemiskinan yang meliputi pertolongan sosial, pemberdayaan
orang-orang, serta tingkatkan matapencaharian.
Keadaan kemiskinan di Indonesia
Perkembangan ekonomi Indonesia yang kuat sudah menolong turunkan
kemiskinan, namun tingkat penurunan melambat. Sembuhnya perkembangan ekonomi
saat krisis finansial Asia pada th. 1997-1998 sudah membawa pergeseran tenaga
kerja dari bidang pertanian ke layanan, dan terwujudnya lapangan kerja di
kota-kota. Trend ini sudah berperan pada menyusutnya kemsikinan dari 24% pada
1999 jadi 11, 4% pada wal 2013. Tetapi, tingkat penurunan kemiskinan mulai
melambat. Pada th. 2012 serta 2013, kemiskinan turun cuma sebesar 0, 5% setiap
th. – paling kecil dalam dekade terahir.
Banyak masyarakat hidup sedikit diatas garis kemiskinan serta
rawan jatuh miskin. Banyak masyarakat Indonesia yang sukses keluar dari
kemiskinan masih tetap hidup sedikit diatas garis kemiskinan. Pada th. 2013,
sekitaran 28 juta masyarakat hidup dibawah Rp 293. 000 per bln.. Diluar itu, 68
juta masyarakat hidup sedikit diatas angka itu. Peristiwa kecil dapat dengan
gampang buat mereka jatuh miskin, serta memanglah banyak keluarga keluar-masuk
dari perangkap kemiskinan. Berdasar pada data th. 2010, nyaris 1/2 masyarakat
miskin tidak miskin pada th. terlebih dulu. Seperempat masyarakat Indonesia
alami kemiskinan paling tidak 1 kali dalam tiga tahun.
Support Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia
Bank Dunia selalu bekerja bersama dengan Pemerintah Indonesia
dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Penelitian tentang kemiskinan serta
pengentasan kemiskinan meliputi banyak bagian, seperti trend kemiskinan,
pertolongan sosial, jaminan sosial, program berbasiskan orang-orang, dan penciptaan
lapangan kerja yang semakin banyak serta tambah baik. Himpunan riset itu
berperan jadi basic memberi referensi kebijakan dan support beda dari Bank
Dunia pada Pemerintah Indonesia. Bank Dunia juga memberi support tehnis untuk
mengaplikasikan program-program pemerintah. Umpamanya, PNPM Dukungan Facility
memberi support analitis serta implementasi untuk Program Nasional Pemberdayaan
Orang-orang.
B. PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA
1. Efek problem kependudukan
Kemiskinan juga akan menyebabkan efek kependudukan, yakni
ketidakmerataan persebaran masyarakat, karna beberapa orang yang datang ke
kota-kota besar (urbanisasi) sekedar untuk mengadu nasib. Hal semacam ini juga
akan menyebabkan kesenjangan pembangunan fasilitas prasarana serta keperluan
umum. Kesenjangan pembangunan ditambah dengan minimnya.kurang tersedianya
lapangan pekerjaan sedang angkatan kerja yang jumlahnya meledak juga akan
menyebabkan banyak pengangguran, baik pengangguran terselubung mupun
pengangguran terbuka.
2. Efek problem ekonomi
Indonesia yaitu negeri yang kaya sumber daya alam serta potensi
sumber daya manusia yang tinggi. Tetapi begitu disayangkan, kemiskinan jadikan
Masyarakat tidak mempunyai kemampuan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
Hal semacam ini diperlihatkan dengan lemahnya tingkat mengkonsumsi orang-orang
Indonesia pada beragam product. Permodalan dalam bagian produksi juga masih
tetap kurang, hingga perusahaan tidak bisa berkembang dengan maksimal. Problem
transportasi yang susah dijangkau karna minimnya kekuatan orang-orang untuk
membuat fasilitas transportasi yang ideal serta bisa dijangkau semua kelompok
juga menghalangi perekonomian Indonesia.. Hal semacam ini begitu disayangkan
karenasebenarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar.
3. Efek problem lingkungan
Problem lingkungan berlangsung waktu orang-orang tidak dapat
sediakan lingkungan hidup yang ideal untuk diri serta keluarganya. Lingkungan
hidup yg tidak mencukupi meneror ketenteraman serta kesejahteraan karna
berlangsung ketidak seimbangan manusia dengan lingkungan sebagai tempat
hidupnya. Efek problem lingkungan yang beda yaitu keterbelakangan pembangunan,
kebodohan, banjir, pencemaran lingkungan, den tingkat kesehatan orang-orang
yang rendah karna lingkungan yang kurang mensupport karena kemiskinan.
4. Efek problem pendidikan
Problem pendidikan di Indonesia juga berkaitan dengan kemiskinan.
Banyak anak-anak yg tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih
tinggi karna dibelenggu kemiskinan, seringkali anak-anak Indonesia bahkan juga
tidak sempat rasakan bangku pendidikan. Pemerintah memanglah membebaskan cost
SPP pada pendidikan tingkat Sekolah Basic sampai Sekolah Menengah Atas, tetapi
tidak pada cost buku, seragam, serta cost transportasi maupun pertolongan cost
hidup sepanjang bersekolah. Pendidikan dengan luas adalah basic pembentukan
kepribadian, perkembangan pengetahuan, tehnologi, serta perkembangan kehidupan
sosial biasanya. Efek kemiskinan pada problem pendidikan begitu merugikan karna
sudah menyingkirkan perlunya pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Efek problem sosial
Kemiskinan menyebabkan beragam efek sosial yang cukup
menggelisahkan. Sebagian salah satunya yaitu meningkatnya kriminalitas, masalah
bunuh diri, masalah pembunuhan, serta perseteruan sosial. Orang yang miskin
serta memerlukan penyelesaian atas problemnya juga akan menghalalkan semua
langkah supaya diri serta keluarganya bisa bertahan hidup, termasuk juga dengan
mengambil, merampok, bahkan juga hingga membunuh orang yang lain. Bila ia tidak
bisa penuhi keperluan hidupnya, serta putus harapan karna belenggu kemiskinan,
serta hutang pada orang yang lain serta tidak dapat untuk mengembalikannya,
tidak tutup peluang untuk alami depresi serta bunuh diri. Kemiskinan juga
menyebabkan arus urbanisasi yang begitu deras. Beberapa orang miskin pergi ke
kota besar untuk mengadu nasib dengan kekuatan yang begitu terbatas, serta pada
akhirnya kalah berkompetisi dengan orang yang lain. Hal semacam ini juga akan
jadi parah tingkat pengangguran. Serta yang paling akhir, munculnya perseteruan
sosial dikarenakan oleh beberapa orang yang terasa tidak senang serta kecewa
atas kemiskinan yang saat ini meluas di desa ataupun kota di Indonesia.
C. PROGRAM YANG DILAKUKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI
INDONESIA
-01_rsz.jpg)
Kemiskinan di Indonesia – Kemiskinan masih tetap jadi satu
diantara problem serius yang dihadapi oleh pemerintah. Tubuh Pusat Statistik
mencatat kalau sepanjang th. 2016, masih tetap ada masyarakat miskin sejumlah
10, 86% di Indonesia yang menyebar di kota serta desa. Kemiskinan jadi masalah
yang perlu dicarikan pemecahannya karna jika dilewatkan saja jadi juga akan
berisiko mengganggu serta menghalangi pembangunan negara. Problem Kemiskinan di
Indonesia adalah problem yang cukup komplek, karna mengakar pada beragam sendi
kehidupan yang menyebar dalam beragam lokasi dengan sebab serta latar belakang
yang berbeda.
Kemiskinan yang ada pada orang-orang di pengaruhi banyaknya aspek,
seperti lajunya tingkat perkembangan masyarakat, rendahnya angkatan kerja,
rendahnya tingkat pendidikan, minimnya perhatian pemerintah, tidak meratanya
distribusi SDA ataupun SDM di beberapa daerah. Kemiskinan di Indonesia selalu
jadi kronis bila aspek penyebabnya itu tidak selekasnya diatasi. Ada beragam
efek jelek yang diakibatkan atas fenomena kemiskinan itu, diantaranya makin
tingginya jumlah pengangguran, makin tingginya tingkat kriminalitas, banyak
anak putus sekolah, banyak orang-orang alami sakit, dsb.
Kemiskinan pasti jadi problem nasional yang perlu diatasi dengan
serius oleh pemerintah. Tersebut cara-cara menangani problem kemiskinan di
Indonesia yang butuh pemerintah kerjakan untuk melakukan perbaikan kwalitas
kehidupan orang-orangnya.
Kemiskinan adalah problem yang kompleks di negara Indonesia,
karenanya terdapat banyak jalan keluar untuk menangani tingginya tingkat
kemiskinan di Indonesia, salah satunya :
1. Membuat serta memperluas lapangan pekerjaan
Hal semacam ini dikerjakan untuk meminimalkan tingginya angka
pengangguran di Indonesia. Seperti kita kenali, problem pengangguran adalah satu
diantara segi penyebabnya semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia.
Pemerintah seyogyanya merajut jalinan dengan bidang swasta untuk mengatasi hal
semacam ini, agar lapangan pekerjaan bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja,
hingga angka pengangguran di Indonesia alami penurunan.
2. Tingkatkan akses orang-orang miskin pada service dasar
Service basic ini mencakup pendidikan, kesehatan, serta prasarana
basic. Pendidikan adalah satu diantara segi perlu agar seorang bisa tingkatkan
derajat hidupnya. Pemberian pertolongan kemudahan cost pendidikan bisa kurangi
tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Misalnya pengadaan BOS (Cost
Operasional Sekolah), pemberian beasiswa untuk siswa miskin serta berprestasi,
dan program harus belajar 9 atau 12 th., di mana anak-anak pada rentang umur
harus belajar itu mesti memperoleh pendidikan yang layak tanpa ada melihat
latar belakang ekonomi keluarganya.
Dalam bagian kesehatan, jalan keluar yang bisa dikerjakan untuk
kurangi angka kemiskinan yakni dengan pemberian pertolongan seperti Jamkesmas
(Jaminan Kesehatan Orang-orang), Askeskin, serta beda sebagainya yang bisa
memperingan cost penyembuhan orang-orang miskin. Dalam hal semacam ini peranan
tubuh atau bebrapa instansi kesehatan seperti rumah sakit sangat diperlukan.
Pada intinya pekerjaan serta keharusan mereka yaitu untuk memberi service
kesehatan untuk orang-orang, tidak cuma untuk mencari keuntungan semata. Oleh
karenanya, pusat kesehatan seperti rumah sakit mesti berikan service kesehatan
untuk semua orang-orang dari beragam susunan, termasuk juga orang-orang miskin. Dalam bagian prasarana basic, umpamanya yaitu tempat tinggal atau
pemukiman. Banyak pemukiman kumuh memberikan tingginya angka kemiskinan.
Pemberian pemukiman yang layak bisa jadi jalan keluar untuk turunkan tingkat
kemiskinan.
3. Memberi kursus wiraswasta untuk orang-orang
Hal semacam ini perlu dikerjakan agar orang-orang bisa membuat
lapangan pekerjaannya sendiri. Diluar itu, pemberian dana pertolongan dari
pemerintah pada entrepreneur kecil sangat dibutuhkan untuk meningkatkan usaha
mereka. Dalam hal semacam ini bisa dikerjakan dengan program UMKM (Usaha Mikro
Kecil Menengah). Jika usaha kecil itu berkembang, jadi akan membuat lapangan
pekerjaan yang makin luas serta menyerap tenaga kerja yang makin banyak, hal
tersebut pasti bisa kurangi angka kemiskinan.
4. Pemberian BLT (Pertolongan Segera Tunai) pada orang-orang
miskin
Usaha ini harus juga lebih dikoreksi serta disempurnakan
pelaksanannya agar pas tujuan.
5. Menggerakan UMKM
Menggerakan bidang real lewat bidang Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) dengan program Credit Usaha Rakyat (KUR) serta Program Nasional
Pemberdayaan Orang-orang (PNPM). Program ini begitu efisien dalam menangani
amsalah kemiskinan di Indonesia.
6. Buka lapangan kerja yang seluas-luasnya
Buka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kurangi jumlah
pengangguran, jadi satu diantara aspek penyebabnya kemiskinan di Indonesia.
7. Memberantas Korupsi
Menghapuskan aksi korupsi yang buat beragam service untuk orang-orang
terhalang hingga buat orang-orang tidak dapat terima haknya jadi warna negara.
Mengakibatkan, kemiskinan di Indonesia makin berkembang.
8. Tingkatkan program zakat
Tingkatkan program zakat yang juga akan menolong menumbuhkan
pemerataan kesejahteraan sekalian menangani kemiskinan di Indonesia didalam
orang-orang. Hingga bisa menghindar kesenjangan sosial serta tingkat kekayaan.
9. Melindungi kestabila harga
Melindungi stabilitas harga keperluan pokok supaya orang-orang
mempunyai kekuatan atau mempunyai daya beli untuk penuhi keperluan setiap
harinya.
10. Sediakan beasiswa untuk siswa miskin
Sediakan beasiswa untuk siswa miskin pada semuanya tahap
pendidikan, dari mulai SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, sampai perguruan tinggi. Juga
jadi satu diantara jalan keluar menangani kemiskinan di Indonesia.
11. Memberi service referensi untuk keluarga miskin
Memberi service referensi untuk keluarga miskin dengan gratis,
tanpa ada cost apapun. Langkah menangani kemiskinan di Indonesia di bagian
kesehatan ini berbentuk ada kartu jamkesmas.
12. Membangun Balai Latihan Kerja
Membangun Balai Latihan Kerja (BLK) untuk orang-orang tidak dapat
supaya mempunyai bekal dalam terjun ke dunia kerja. Langkah menangani
kemiskinan di Indoensia ini begitu ampuh diberdayakan di semua pelosok
Indonesia.
13. Memberi subsidi atau pertolongan pada orang-orang tidak mampu.
Memberi subsidi atau pertolongan pada orang-orang tidak dapat,
seperti Pertolongan Segera Tunai (BLT), subsidi BBM, penyembuhan gratis, dsb.
Tetapi, dalam pemberian pertolongan ini baiknya memerhatikan keadaan
orang-orang serta diberi dengan bijak. Jangan pernah langkah menangani
kemiskinan di Indonesia ini jadi juga akan buat orang-orang jadi malas bekerja.
Serta menggantungkan diri pada pertolongan pemerintah itu.
14. Memberi dana alokasi umum
Memberi dana alokasi umum (DAU) supaya pemerintah daerah bisa
menolong mengentaskan kemiskinan di Indonesia pada umumnya.
15. Menggalakan program transmigrasi
Lakukan reformasi tanah untuk rakyat dengan menggalakkan program transmigrasi. Supaya orang-orang mempunyai tanah yang dibuat dengan mandiri untuk tingkatkan perekonomian keluarga.
D. DAMPAK DARI PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI
INDONESIA
Sikap skeptis beragam kelompok pada implikasi kebijakan didasarkan
pada pemahaman Dye (1981) serta sebagian pakar yang mempertanyakan kenapa
pemerintah tidak paham kebijakan yang di buat. Menurut Dye (1981), ada beberapa
persoalan yang dihadapi dalam studi pelajari kebijakan, yang terakhir
digambarkan jadi uji cobatasi kebijakan :
(1) Pemilihan apa tujuan yang juga akan diraih oleh program. Siapa grup tujuan serta apa dampak yang diinginkan? Pemerintah sering menginginkan tujuan yang bertentangan untuk memuaskan beragam grup sekalian. Saat tak ada perjanjian tentang tujuan program serta kebijakan, jadi studi pelajari kebijakan juga akan diperhadapkan pada perseteruan kebutuhan yang besar ;
(2) Beberapa program serta kebijakan lebih mempunyai
nilai simbolis. Program serta kebijakan itu tidak dengan aktual mengubah
keadaan grup tujuan, tetapi hanya jadikan grup itu terasa kalau pemerintah
“memperhatikan” ;
(3) Agen pemerintah mempunyai kebutuhan tetaplah yang kuat
dalam “mencoba” apakah program membawa efek positif. Administrator sering lakukan percobaan untuk mengevaluasi efek
program yang di buat seperti coba membatasi atau mengakibatkan kerusakan
programnya atau mempertanyakan kompetensi administrator ;
(4) Agen pemerintah
umumnya mempunyai investasi besar – organisasi, finansial, fisikal, serta
psikologikal – pada program serta kebijakan yang tengah ditangani ;
(5)
Beberapa studi empiris tentang efek kebijakan yang ditangani oleh agen
pemerintah meliputi beberapa gangguan pada aktivitas program yang tengah jalan ;
(6) Pelajari program
membutuhkan pembiayaan, sarana, saat, serta pegawai yang mana agen pemerintah
tidak mau berkorban dari program yang telah jalan. Studi efek kebijakan,
seperti beberapa riset, memerlukan uang untuk membiayai. Studi itu tidak bisa
dikerjakan dengan baik, cuma seperti aktivitas ekstrakurikuler atau paruh saat.
Penyiapan sumber daya untuk studi itu bermakna pengorbanan sumber daya program
yang tidak mau dikerjakan oleh administrator.
Terkecuali sikap skeptis diatas, administrator pemerintah serta
pendukung progam pikirkan beragam langkah untuk memberi argumen kenapa temuan
negatif efek kebijakan mesti tidak diterima. Demikian halnya saat hadapi
kenyataan empiris kalau program yang diunggulkan tidak bermanfaat atau
kontra-produktif, pihak itu menyebutkan :
(1) dampak program itu berbentuk
periode panjang serta tidak bisa diukur ketika saat ini ;
(2) dampak program
itu menebar serta berbentuk umum, tak ada keriteria tunggal atau keselarasan
indeks untuk mengukur apa yang diraih ;
(3) dampak progam tidak terang serta
tidak bisa diidentifikasi dengan ukuran kasar atau statistic ;
(4) kenyataan
yang diketemukan tentang tidak ada ketidaksamaan orang yang penerima service
serta orang yg tidak terima bermakna kalau progam itu tidak intensif serta
memberikan indikasi pentingnya semakin banyak keluarkan sumber daya program itu
;
(5) kegagalan mengidentifikasi beberapa sejumlah dampak positif satu program
bisa menandai ketidaksesuain atau bias dalam peneltian, bukanlah pada program.
Berdasar pada uraian diatas, bisa dinyatakan kalau sikap skeptis
teoritis serta praktis sesuai sama itu tidak seutuhnya bisa di terima, karna
kenyataan yang diketemukan di lapangan malah “berbeda”. Ketidaksamaan serta
bukti riil bisa dipahami berdasar pada efek kebijakan umum dengan toeri serta
beberapa praktik di bawah ini.
Efek kebijakan yaitu keseluruhnya dampak yang diakibatkan oleh
satu kebijakan dalam keadaan kehidupan riil (Dye, 1981). Menurut Anderson
(1984), semuanya bentuk faedah serta cost kebijakan, baik yang segera ataupun
mendatang, mesti diukur berbentuk dampak simbolis atau dampak riil. Output
kebijakan yaitu beragam hal yang dikerjakan pemerintah. Aktivitas ini diukur
dengan standard spesifik. Angka yang tampak cuma memberi sedikit info tentang
outcome atau efek kebijakan public, karna untuk memastikan outcome kebijakan
umum butuh di perhatikan perubahan yang berlangsung dalam lingkungan atau
system politik yang dikarenakan oleh tindakan politik. Pengetahuan tentang
jumlah dana perkapita yang dipakai untuk siswa dalam system persekolahan atau
untuk masalah yang lain, tidak bisa memberi info tentang dampak persekolahan
pada kekuatan kongnitif, afektif, serta psikomitik siswa. Menurut beberapa
pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), ada beberapa efek kebijakan yang butuh di
perhatikan didalam pelajari kebijakan, yaitu :
Efek kebijakan pada kondisi atau grup tujuan. Objek yang disebut
jadi tujuan kebijakan mesti terang. Umpamanya orang-orang miskin (berdasar pada
keriteria spesifik), beberapa entrepreneur kecil, grup anak-anak sekolah yang
termarjinalkan, atau siapapun sebagai tujuan. Dampak yang dituju oleh kebijakan
harus juga ditetapkan. Bila beragam gabungan tujuan itu jadikan konsentrasi
masa analisisnya jadi lebih rumit karna prioritas mesti diberi pada beragam
dampak yang disebut. Selain itu, butuh dipahami kalau kebijakan peluang membawa
konsekwensi yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kenyataannya : Implikasi
atau efek kebijakan beragam program penanggulangan kemiskinan (Program
Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, CERD, P2KP,
Program Pengembangan Prasarana Perdesaan, dsb) dengan tujuan orang miskin di
beberapa lokasi Indonesia, adalah satu diantara bukti riil. Implikasi
kebijakannya tampak umpamanya lewat usaha program itu didalam meningkatkan
aktivitas ekonomi produktif, keringanan akses orang-orang pada akses
pendanaan-informasi-pasar-jaringan, keringanan akses pada penambahan kwalitas
serta jumlah service umum, keringanan pada penyediaan hak-hak basic orang-orang
miskin, penambahan kwalitas hidup orang-orang yang bisa diliat dari penyediaan
sarana sosial, prasarana da fasilitas, pendidikan, aspek lingkungan, perwakilan
(hak) politik, serta keperluan yang lain.
Efek kebijakan pada kondisi atau grup beda terkecuali kondisi atau
grup tujuan. Hal semacam ini dimaksud dampak eksternalitas atau spillover,
karna jumlah beberapa outcome kebijakan umum begitu bermakna dipahami dengan
arti eksternalitas. Kenyataannya : efek kebijakan penanggulangan kemiskinan
lewat sebagian program (Program Pengembangan Kecamatan, Kemitraan Untuk
Pengembangan Ekonomi Lokal, CERD, P2KP, Program Pengembangan Prasarana
Perdesaan, dsb), sudah melibatkan dengan segera serta tidak segera beragam
pihak, termasuk juga pemerintah, entrepreneur, aparat pemerintah daerah,
tokoh-tokoh orang-orang, guru, penyuluh kesehatan, konsultan, kontraktor serta
sebagainya
Efek kebijakan pada keadaan saat ini serta keadaan masa mendatang.
Kenyataannya : Efek kebijakan penanggulangan kemiskinan lewat sebagian program
seperti tertulis diatas, sudah memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan serta
kemandirian orang-orang miskin terutama serta orang-orang biasanya. Bahkan juga
bisa disebutkan kalau efek positif kebijakan itu meneguhkan hasrat orang-orang
dalam merespon ide otonomi daerah yang baru diawali pengerjaannya mulai sejak
th. 1999 (Undang-undang Nomor 22 Th. 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, Undang
Undang-undang Nomor 25 Th. 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
serta Daerah, yang lalu ditukar dengan Undang-undang Nomor 32 Th. 2004 serta
Undang-undang Nomor 33 Th. 2004).
Cost segera kebijakan, berbentuk sumber dana serta dana yang
dipakai dalam program. Kenyataannya : Beragam instansi donor (nasional serta
internasional) sudah mewujudkan programnya. Hal semacam ini logis serta searah
dengan sebagian perjanjian dalam program penanggulangan kemiskinan yang
dibiayai oleh beragam pihak seperti World Bank, UNDP, ADB, JICA, pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah.
Cost tidak segera kebijakan, yang meliputi kehilangan kesempatan
lakukan beberapa aktivitas yang lain. Cost itu seringkali tidak dihitung dalam
lakukan pelajari kebiajakan umum karna beberapa tidak bisa dikuantifikasi.
Kenyataannya : tidak dapat disangkal kalau program yang digerakkan juga akan
melibatkan beragam pihak yang dengan keterlibatannya menghambat lakukan
aktivitas beda, umpamanya anak serta anggota keluarga dari orang-orang miskin
yang dulunya ikut menolong aktivitas orangtua, mesti ada di bangku sekolah
untuk belajar pada pukul spesifik. Hal semacam ini bermakna peluang menolong
orang tuanya bekerja jadi hilang atau menyusut.
Sudah pasti, juga susah mengukur faedah tidak segera dari
kebijakan pada komune. Kenyataannya : Hal semacam ini sebenarnya bisa diliat
dari efek simbolis kebijakan, umpamanya di bagian pendidikan tampak dari
perubahan sikap serta tingkah laku orang-orang untuk sadar juga akan makna
perlu pendidikan atau di bagian kesehatan lewat sikap serta tingkah laku sehat
yang diperlihatkan dalam kehidupan keseharian.
Dengan teoritis, efek kebijakan tidak sama juga dengan output
kebijakan. Karenanya menurut Dye (1981), perlu tidak untuk mengukur faedah
berbentuk kesibukan pemerintah semata. Hal semacam ini butuh diamati karna yang
sering tampak yaitu pengukuran kesibukan pemerintah semata-mengukur output
kebijakan. Dalam menerangkan determinan kebijakan umum, ukuran output kebijakan
umum begitu perlu untuk di perhatikan. Tetapi, dalam menilainya efek kebijakan
umum, butuh diketemukan jati diri perubahan dalam lingkungan yang berkaitan dengan
usaha mengukur kesibukan pemerintah.
Aktivitas analisa efek ekonomi internal kebijakan yang satu
diantaranya diseponsori oleh World Bank, yang tengah berjalan sekarang ini
adalah bukti riil serta jawaban atas sikap skeptis itu. Karenanya, semua jenis
dampak yang disebut konsekwensi dari satu kebijakan, baik simbolis ataupun
material, pada satu atau kelompok-kelompok tujuan adalah esensi yang mencirikan
efek kebijakan. Hal semacam ini sesuai sama pendapat Anderson (1984) kalau
pelajari kebijakan yaitu aktivitas yang mempunyai tujuan untuk menilainya
faedah kebijakan. Pelajari kebijakan adalah aktivitas yang menyangkut estimasi
serta penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, efek.
Butuh diamati dua hukum Profesor James Q. Wilson (1973), untuk
menangani semuanya masalah riset efek kebijakan dalam ilmu dan pengetahuan
sosial. Hukum Wilson Pertama yaitu, semuanya intervensi kebijakan dalam
persoalan sosial hasilkan dampak yang diinginkan – seumpamanya riset dikerjakan
oleh orang atau rekan yang mengimplementasikan kebijakan itu. HukumWilson Ke-2
yaitu, tak ada intervensi kebijakan dalam persoalan sosial hasilkan dampak yang
diinginkan – seumpamanya riset dikerjakan oleh pihak ke-3 yang berdiri sendiri,
semakin khusus sekali lagi oleh pihak yang skeptis pada kebijakan itu. Untuk
penulis, manajemen pada analisa efek kebijakan umum yang disponsori oleh
pihak-pihak spesifik, sudah pasti memposisikan diri jadi penganjur hukum umum
pertama James Q. Wilson.
Seperti di ketahui pertolongan program penanggulangan kemiskinan
memiliki efek positif serta efek negatif untuk kehidupan orang-orang, di bawah
ini di jabarkan efek penanggulangan kemiskinan :
1. Efek positif
Berdasar pada sepanjang berlangsungnya riset ini, tersebut penulis
menyimpulkan sebagian point terkait dengan efek positif yang muncul dari
pertolongan program penanggulangan kemiskinan.
a. Bisa menghimpit beban pengeluaran orang-orang miskin
b. Bisa memenuhi keperluan orang-orang miskin kurun waktu singkat
Bisa memperluas peluang orang-orang miskin atas pendidikan, kesehatan serta
pelebaran peluang dalam berusaha
c. Bisa mengatasi persoalan kurang gizi serta kurang pangan
d. Bisa meningkatnya pendapatan serta peluang berupaya grup
orang-orang miskin, termasuk juga meningkatnya peluang orang-orang miskin pada
permodalan, pertolongan tehnis, serta beragam fasilitas serta prasarana
produksi.
2.Efek negatif
Berdasar pada riset, di bawah ini penulis menyimpulkan sebagian
point terkait dengan efek negatif yang timbul
dari pertolongan program penanggulangan kemiskinan.
a. Bisa menimbulkannya rasa kecemburuan sosial antar orang-orang
miskin dengan yg tidak memperoleh bantuan
b. Bisa jadikan orang-orang senantiasa berangan-angan dengan
terdapatnya pertolongan program penanggulangan kemiskinan
c. Tiddak berbentuk mendidik
d. Bisa turunkan semangat dalam bekerja karna senantiasa juga akan
memperoleh pertolongan lagi
e. Banyak masyarakat yang memperoleh pertolongan program
penanggulangan kemiskinan memakai pertolongan itu jadi mengkonsumsi bukanlah
untuk investasi. Hal semacam ini seringkali berlangsung pada program
pertolongan KUR (credit usaha rakyat).
E. KESUKSESAN KURANGI ANGKA KEMISKINAN
Presiden Jokowi mulai sejak awal menjabat telah mengajak
orang-orang untuk merubah gaya hidup konsumtif jadi produktif. Dalam banyak
peluang Presiden selalu mengajak orang-orang untuk merubah gaya hidup. Hal
semacam ini juga yang memicu kebijakan mencabut subsidi BBM yang disebutkan
Presiden adalah subsidi yang berbentuk konsumtif serta semakin banyak di
nikmati orang-orang menengah ke atas. Masalah merubah gaya hidup konsumtif jadi
produktif benar-benar sangat erat hubungannya dengan usaha pemerintah untuk
mensejahterakan orang-orang.
Butuh dipahami kalau masalah kemiskinan bukanlah sebatas jumlah
serta persentase masyarakat miskin. Akar penyebabnya kemiskinan berkaitan
banyak aspek yang salah nya ialah gaya hidup konsumtif itu. Dimensi beda yang
butuh di perhatikan dalam lihat masalah kemiskinan yaitu tingkat kedalaman
serta keparahan kemiskinan. Kebijakan serta usaha pemerintah untuk kurangi
angka kemiskinan juga meliputi usaha untuk kurangi tingkat kedalaman serta
keparahan kemiskinan itu. Berarti usaha itu dikerjakan untuk menangani akar
permasalahannya.
Tanda-tanda yang perlu yaitu indeks kedalaman kemiskinan, yakni
tanda-tanda rata-rata pengeluaran masyarakat miskin (mesti relatif menjauhi
garis kemiskinan). Sedang indeks keparahan kemiskinan memberikan indikasi ketimpangan
pengeluaran diantara masyarakat miskin. Indeks kedalaman serta keparahan
kemiskinan di desa sekarang ini masih tetap lebih jelek dibanding dengan
masyarakat di kota. Pemicunya diantaranya karna pada masa pemerintahan di waktu
dulu, pembangunan masih tetap relatif begitu bertujuan ke kota.
Presiden Jokowi mengubah lewat butir ke-2 Nawacita, yakni membuat
Indonesia dari pinggir serta desa-desa. Tujuan pembangunan juga tak akan Jawa
Sentris di masa pemerintahan Jokowi. Presiden berulang-kali menyebutkan kalau
saat ini pembangunan mesti bertujuan Indonesia Sentris. Sekarang ini usaha
pemerintah mulai membawa hasil. Menurut data BPS, pada Maret 2016 jumlah
masyarakat miskin atau masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bln.
dibawah garis kemiskinan sekitaran 28 juta orang (10, 86%). Menyusut sebesar
580 ribu orang dibanding dengan jumlah pada September 2015 yang menjangkau 11,
13%.
Persentase masyarakat miskin di daerah perkotaan turun jadi 7, 79%
pada Maret 2016. Terlebih dulu pada September 2015 masih tetap sebesar 8, 22%.
Sesaat persentase masyarakat miskin di daerah pedesaan dari 14, 11%
padaSeptember 2015 jadi 14, 09% pada Maret 2016. Di bagian beda, peran komoditi
makanan pada garis kemiskinan juga semakin besar dibanding peran komoditi bukanlah
makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, serta kesehatan. Sumbangan
komoditi makanan pada garis kemiskinan pada Maret 2016 terdaftar sebesar 73,
50%. Keadaan ini tidak jauh berlainan dengan keadaanSeptember 2015 yakni
sebesar 73, 07%.
Menurut data BPS sepanjang periode September 2015–Maret 2016,
jumlah masyarakat miskin di daerah perkotaan turun dari 10, 62 juta orang pada
September 2015 jadi 10, 34 juta orang pada Maret 2016. Sesaat untuk daerah
pedesaan turun dari 17, 89 juta orang pada September 2015 jadi 17, 67 juta
orang pada Maret 2016. Penurunan di daerah pedesaan masih tetap lebih rendah
dibanding dengan penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. Rotasi uang di desa
juga tambah lebih kecil dibanding di kota. Terlebih semuanya uang di desa juga
senantiasa segera bergerak ke kota.
Jadi sisi perlu untuk selalu kurangi rakyat miskin, perlu untuk
dijaga harga-harga type komoditi makanan yang punya pengaruh besar pada nilai
garis kemiskinan di perkotaan ataupun di perdesaan. Komoditas itu diantaranya
beras, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, rokok kretek
(filter) serta roti. Sedang untuk komoditi bukanlah makanan yang paling besar
pengaruhnya pada kemiskinan yaitu cost perumahan, listrik, bensin, pendidikan,
serta peralatan rumah tangga. Dibutuhkan juga partisipasi orang-orang untuk
ikut berjuang kurangi kemiskinan, satu diantara langkah yang perlu dikerjakan
yaitu merubah alur konsumtif jadi produktif dan menyukai serta beli beberapa
produk dalam negeri.
F. IDE SEGAR DAN GAGASAN PEMIKIRAN KRITIS CIPTAAN SAYA SENDIRI
SEBAGAI PEMUDA MILENIAL PENERUS BANGSA DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA
1. Dengan lakukan relokasi atau perpindahan juta-an masyarakat
Indonesia yang tinggal di lokasi terpencil.
Perpindahan juta-an warga Indonesia
miskin menuju ke lokasi daerah tinggal yang tambah baik serta semakin maju.
Argumennya yaitu bila kelak juta-an warga miskin Indonesia yang tinggal di
lokasi terpencil ini dapat dipindahkan ke lokasi hidup yang tambah baik, jadi
ada jaminan service sosial yang lebih terjamin dari pemerintah. Umpamanya saja
juta-an warga miskin Indonesia yang kelak juga akan dipindahkan dari daerah
minor ini pada akhirnya dapat memperoleh service yang tambah baik di masalah
pendidikan, kesehatan serta pekerjaan. Diluar itu argumen untuk direlokasi
yaitu sediakan saluran air serta keadaan jalan yang tambah baik untuk juta-an
warga miskin di Indonesia. Hingga dengan meningkatnya kwalitas hidup,
keinginannya juga akan menyingkirkan perlahan-lahan jumlah masyarakat miskin di
Indonesia.
Dalam mengetaskan kemiskinan, tingkatkan kualitas yaitu prioritasnya
bukanlah problem jumlah. Ekonomi dapat merampungkan problem kemiskinan dengan
beberapa tapi tidak dapat merampungkan dengan selesai serta automatis jadi
mesti ada kebijakan yang memihak rakyat miskin serta lakukan kebijakan ekonomi
seimbang pada kota serta desa.
Ada 5 langkah untuk mengentaskan kemiskinan, yakni pemerintah
memimpin pengentasan kemiskinan, partispasi orang-orang, pemberdayakan
orang-orang, pengembangan orang-orang, serta pengentasan kemiskinan lewat
tehnologi. Diluar itu, pemerintah tingkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan
antar kota serta desa dan industrilisasi pertanian dan merampungkan problem
keperluan pokok.
2. Pemerintah Indonesia baiknya banyak keluarkan biaya untuk
orang-orang miskin.
Salah nya ialah pemerintah menghapuskan pajak pertanian
walau negara sedikit alami kehilangan pendapatan negara.
3. Pemerintah Indonesia baiknya menggelontorkan dana yang cukup
besar untuk subsidi per tahun. Pemberian jaminan Living Social yang cukup
besar per orang per th. untuk demikian juta orang tiap-tiap th..
Diluar itu,
pemerintah juga memberi dana pertolongan yang cukup besar untuk penambahan
pendapatan orang miskin di Indonesia yang sekitaran RP 361. 990 per kapita per
bulan..
4. Jumlah pendapatan orang miskin tiap-tiap tahunnya di beri dana
pertolongan tiap-tiap orang.
Langkah pemerintah bertindak besar dalam sandang,
pangan, serta papan. Lewat kebijakan itu kesejahteraan rakyat makin bertambah.
Di bagian pendidikan, pemerintah baiknya melakukan program harus belajar 9 th..
Dengan program itu, sekitaran 97% anak umur 7-15 th. bisa bersekolah bersekolah
hingga kwalitas sumberdaya manusia Indonesia bertambah.
Pemerintah Indonesia mesti mengadakan pendidikan 9 th. dengan
gratis sehinga persentase bibit unggul Indonesia umur produktif yang bisa
mengenyam pendidikan tinggi pada umur 7-15 th. bertambah jadi 97%. . Untuk
kebijakan kesehatan, pemerintah memberi pertolongan pada rakyat miskin hingga
cost kesehatan untuk rakyat miskin sesuai dengan kekuatannya. Di pedesaan
baiknya minimum memiliki 1 bank hingga saat ada yang sakit mereka keluarkan
sedikit cost yang dijamin oleh subsidi pemerintah yang dapat di terima berdasar
pada kekuatannya sendiri.
5. Ada program perbaikan tempat tinggal untuk masyarakat miskin
hingga kurangi kesenjangan pada lokasi Timur serta Barat Indonesia.
Kesenjangan
pada barat serta timur masih tetap besar. Dengan pengembangan lokasi Timur di
Indonesia diinginkan bisa kurangi kemiskinan di lokasi Timur Indonesia.
6. Ekonomi dibuat dengan membuat industri-industri standard negara maju, tekstil, sepatu, yang gampang serta enteng.
Ekonomi dibuat dengan membuat industri-industri standard negara
berkembang, tekstil, sepatu, yang gampang serta enteng. Tapi pemerintah mesti
sekalian menyiapkan semuanya, infrastruktur, sumberdaya, serta pengetahuan
untuk level industri setelah itu. Industri berat serta strategis, baja,
otomotif, perkapalan. Bukanlah untuk dimajukan, tapi untuk mengusai dunia.
Mulai sejak awal, kiat besar Indonesia yaitu mesti ekspor oriented
seperti negara Korea. Korea mesti menyiapkan diri serta berjuang untuk merebut
pasar dunia! Ini akibatnya karena kondisi yang sama dengan Jepang, sumberdaya
alam yang begitu terbatas serta pasar dalam negeri yang kecil. Ekspor Oriented!
Berjuang keras mulai sejak awal untuk merebut pasar dunia.
7. Pemerintah mesti memberi support yang kuat untuk dunia usaha.
Pemerintah mesti memberi support yang kuat untuk dunia usaha. Infrastruktur, modal yang murah, pajak rendah untuk industri favorit, serta,
sumberdaya manusia berkwalitas tinggi. Birokrasi di buat super efektif serta
berkwalitas tinggi. Beberapa birokrat dididik dengan sistem belajar serta
disiplin kelas dunia. Cuma yang paling baik yang ada pada birokrasi. Yg tidak
efektif, segera dipotong. Tak ada saat untuk birokrasi korup.
8. Loyalitas konglomerat negara.
Indonesai bisa mencontoh negara Korea. Beberapa konglomerat
Korea yakni Hyundai, Samsung, serta LG juga yaitu pejuang yang begitu
nasionalis. Mereka pada intinya juga akan berjuang mati-matian menembus pasar
dunia untuk perkembangan bangsa Korea. Dengan, atau tanpa ada pertolongan dari
pemerintah.
Beberapa pemimpin Korea juga miliki visi yang begitu maju dalam
penyerapan serta pengembangan tehnologi. Berikut kunci dari semuanya
bangsa-bangsa termaju. Th. 1959, pemerintah Korea telah membangun Korean Atomic
Energy Commision. Pertengahan th. 1960, Kementerian Sains serta Tehnologi
dibuat. Lantas Korea Institute of Science and Technology yang dibuat untuk
penelitian industrial.
Serta kemudian, sistem evaluasi sains serta tehnologi dikerjakan
dengan besar-besaran. Beberapa ilmuwan asing serta semua jenis tehnologi paling
baru dari Barat diserap habis-habisan. Sama seperti Jepang. Penelitian serta
riset digalakkan, beberapa orang dan sebagian tubuh penelitian yang unggul di
beri dana yang begitu besar oleh pemerintah. Industri-industri dengan potensi
pasar masa depan yang besar dianalisis serta dikejar habis-habisan, baik oleh
pemerintahnya ataupun swasta.
Industri-industri paling utama Korea Selatan saat ini yaitu
otomotif, semikonduktor, elektronik, pembuatan kapal, serta baja. Korea dengan
juga intens meningkatkan industri-industri strategis masa depan, seperti
Nanoteknologi, Bioteknologi, Tehnologi Info, Robotika, serta tehnologi ruangan
angkasa.
Korea memiliki robot humanoid ke 2 didunia, HUBO, robot berkepala
Einstein. (Robot humanoid pertama dunia yaitu Asimo dari Jepang). Korea juga
berambisi jadi “World’s Number 1 Robotics Nation”, bangsa pemakai robot paling
besar dunia, 2025 kelak.
9. Fokus serta memprioritaskan pembangunan manusia-manusia unggul.
Indonesia bisa mencontoh negara korea. Manusia-manusia unggul yang
miliki kekuatan tinggi dalam menyerap pengetahuan serta tehnologi. Pembangunan
manusia-manusia unggul, lewat pendidikan unggul. Pendidikan paling baik
didunia.
Mulai sejak lama, pemerintah Korea sudah berjuang supaya anak-anak
Korea mempunyai nilai matematika serta sains yang tinggi. Tidak dalam ukuran
Korea sendiri, tapi dalam taraf global. Jadi system pendidikan paling baik
didunia mesti dibuat.
Ahli-ahli pendidikan paling baik didunia, pakar-pakar sains serta
tehnologi termaju dihadirkan untuk membuat system pendidikan Korea. Beragam
usaha dikerjakan supaya bebrapa kampus di Korea dapat sejajar, dengan Harvard
serta MIT, terlebih dalam advanced science serta technology.
Mulai sejak awal 70-an, meskipun begitu berat, pemerintah sudah
memberi lebih dari 20% anggarannya untuk mengakselerasikan sistem belajar
bangsa itu. Untuk membuat generasi super cerdas. Anak-anak Korea juga didorong
untuk belajar ke bebrapa universitas paling terpenting dunia, Harvard,
Princeton, MIT.
Serta Korea sudah sukses. Tingkat IQ Korea dengan nasional yaitu
yang teratas didunia. Serta anak-anak Korea juga mempunyai ranking tertinggi
dalam kekuatan matematika, sains, masalah solving, serta membaca dalam posisi
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development.
G. DAFTAR PUSTAKA
Arraiyah, M. Hamdar. 2007. Meneropong Fenomena Kemiskinan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arsyad, Lincoln. 2006. Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat,
Yogyakarta: BP STIE YKPN.
Bappeda. 2017. Masterplan
Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan, Medan:
Bappeda Medan.
http: www.Sukrisnaaji.blogspot.com diakses pada tanggal 18 April
2018.
http://www.worldbank.org/in/country/indones ia/overview. diakses
pada tanggal 19 April 2018.
Ningsih, Mega Puspita. 2012. Analisis Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Pait Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol 4 No.1 Hal 133-140.
Gunamantha, I made dan Susila,
Gede Putu Agus Jana. 2015. Analisis dampak program pengembangan
kecamatan terhadap pengentasan kemiskinan Di kabupaten buleleng, Jurnal Ilmu
Sosial dan Humaniora, Vol 4 No.1 Hal 523-533.
Nurhadi. 2007. Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan
Kemiskinan, cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.
Rahardjo. 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, Cetakan Pertama,
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Salim, Emil. 2006. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan
Pendapatan. Jakarta: Idayu.
Saragih, Togar. 2006. Pengangguran, Pendidikan dan Kemiskinan di
Indonesia, Jurnal Teleskop Volume 5 Edisi 9, Bandung: STIE. Y. A. I.
Siagian, Matias.
2012. Kemiskinan dan Solusi,
Cetakan Pertama, Medan: Grasindo Monoratama.
Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di
Indonesia, Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
Rusli, budiaman. (2017). Analisis Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Di Jawa Barat. [Online ]Diakses dari :
https://www.conftool.com/skim2013/index.php/Rusli-
Simbolon, bistok.2014. Peraturan-Presiden-tahun-2010-015-10.pdf.
[Online] Diakses dari : http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/5/4/1834.bpkp 21
April 2018.
Yuni Nurhayati. (13 Juli 2013). Jawa Barat Masih Timpang? Analisis
Ketimpangan Wilayah Menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil.
[Online] Diakses dari :
http://politik.kompasiana.com/2018/03/18/jawa-barat-masih-timpang-analisis-ketimpangan-wilayah-menggunakan-indeks-williamson-dan-indeks-entropi-theil--576681.html
Badan Pusat Statistik. (2018). TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA MARET
2018.