ARTIKEL TENTANG KEMISKINAN DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA BAGI PERKEMBANGAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA 1
NAMA :RAHMAT JATNIKA
NAMA :RAHMAT JATNIKA
KELAS :1EB02
NPM :24217894
MATA KULIAH :PEREKONOMIAN INDONESIA
DOSEN :KARTIKA SUKMAWATI
A. Pengertian
kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah
ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari
segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah
yang telah mapan.
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya
mencakup:
1. Gambaran
kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangansehari-hari, sandang,
perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai
situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Gambaran
tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan
ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk
pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari
kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan
tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3. Gambaran
tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik
danekonomi di seluruh dunia.
B. Konsep Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup
memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak
mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Tiga dimensi (aspek atau segi) kemiskinan,yaitu: Pertama,
kemiskianan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam,
maka kemiskiananpun memiliki banyak aspek. Diliahat dari kebijakan umum
kemmiskinan meliputi aspek primer yang berupa mikin akan asset-aset,
organisaisi politik dan pengetahuan serta keterampilan san aspek yang sekunder
yang berupa miskin jaringan social dan sumber-sumber keuangan dan informasi.
Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk
kekurangan gizi,air dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang
kurang baik serta pendisikan yang juga kurang baik .Kedua, Aspek kemiskinan tadi saling berkaitn
baik secara maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau
kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran
pada aspek lainnya. Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara
individual mupun kolektif. Kita seering mendengar perkataan kemiskinan pesesaan
(rural proferty) dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota, an sich yang
mengalami kemiskianan tetapi orang – orang atau penduduk atau juga manusianya
yang menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya penduduk atau
manusianya Adapun cirri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah. Pertama pasda
umumya mereka tidak memiliki factor produksi seperti tanah modal ataupun
keterampilan sehingga kemmpuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas.
Kedua mereka tidak memmiliki kemungkinan untk memperoleh asset produksi dengan
kekuatan sendiri. Ketiga tingkat poendidikan rendah waktu mereka tersita untuk
mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan. Keempat kebanyakan
mereka tinggal di pedesaan. Kelima mereka yang hidup di kota masih berusia muda
dan tidak didujung oleh keterampilan yang memadai.
C.
Indikator-indikator Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk
menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun
indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat
Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar
(sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya
investasi untuk pendidikan dan
keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual
maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya
sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata
pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun
mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak
terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok
marginal dan terpencil).
D. Mengukur
Kemiskinan
Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan
relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten ,
tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari pengukuran
absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup
menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk
laki laki dewasa).
Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup
dg pendapatan dibawahUSD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan
dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang
didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia
mengonsumsi kurang dari $2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang
hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada
2001.Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup
dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai
dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Gambar : Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke
tahun Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada
bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna
wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghettoyang
miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin,
atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara
kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini
biasanya disebut sebagai negara berkembang.
E.Data Kemiskinan di
Indonesia Berdasarkan Badan Pusat Statistik
• Pada
bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta
orang (10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan
kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).
• Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun
menjadi 7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin
di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47
persen pada September 2017.
• Selama
periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan
turun sebanyak 401,28 ribu orang (dari 10,67 juta orang pada Maret 2017 menjadi
10,27 juta orang pada September 2017), sementara di daerah perdesaan turun
sebanyak 786,95 ribu orang (dari 17,10 juta orang pada Maret 2017 menjadi 16,31
juta orang pada September 2017).
• Peranan
komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan
peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).
Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan
pada September 2017 tercatat sebesar 73,35 persen. Kondisi ini tidak jauh
berbeda dengan kondisi Maret 2017 yaitu sebesar 73,31 persen.
• Jenis
komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di
perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, daging sapi,
telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sementara komoditi
nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di perkotaan
maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan
perlengkapan mandi.
F. Penyebab
Kemiskinan
Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif
dalam melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan
real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan individual dalam bentuk
kondisi dari kelemahan biologis, psikologis, maupun kultural sehingga dapat
menghalanginya untuk memperoleh peruntungan untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok
yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang
lemah, kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.
Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab
kemiskinan adalah sebagai berikut:
• Kurangnya
lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, Seperti kita ketahui lapangan
pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang
ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah
penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh
penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia.
• Tidak
meratanya pendapatan penduduk Indonesia Pendapatan penduduk yang didapatkan
dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi
kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai
pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk
di Indonesia.
• Tingakat
pendidikan masyarakat yang rendah Banyak masyarakat Indonesia yang tidak
memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan
tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan
yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi
kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik
dan kemiskinan dpat di tanggulangi.
Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara
global. Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan
per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem.
Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan
naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan
per-kapita akan turun beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan
standar perkembangan pendapatan per-kapita:
a) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor luar neger, diantaranya:
- Rusaknya
syarat-syarat perdagangan
- Beban hutang
- Kurangnya bantuan luar negeri, dan
- Perang
• Menurunnya etos
kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya
terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan
produktivitas masyarakat harus didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta
jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan
maksimal
• Biaya kehidupan
yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah
sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat.
Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa
disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di
depan publik dan banyaknya pengangguran.
• Pembagian subsidi
in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok
dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung
mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih
terbebani oleh pajak negara.
• Kurangnya perhatian
dari pemerintah
Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang
semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu
mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini
mungkin menjadi salah satu penyebnya.
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
• penyebab
individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari
perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
• penyebab keluarga, yang menghubungkan
kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
• penyebab
sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan
sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
• penyebab
agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk
perang, pemerintah, dan ekonomi.
• penyebab
struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari
struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran
adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya
per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan
sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan
publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
G. Dampak Dari
Kemiskinan Terhadap Masyarakat
Banyak dampak yang terjadi yang disebabkan oleh kemiskinan
diantaran adalah sebagai berikut:
•
Kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari sangat rendah Ini berarrti
dengan adanya tingkat kemiskian yang tinggi banyak masyarakat Indonesia yang
tidak memiliki pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.
• Tingkat
kematian meningkat, ini dimksudkan bahwa masy6arakat Indonesia banyak yang
menagalmi kemtain akibat kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena
tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang di alami.
• Banyak
penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuha
akan makanan yang merka makan sehari-hari.
• Tidak
bersekolah (tingkat pendidikan yang rendah) ini menyebnabkan masyarakat si
Indonesia tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pekerjaan dan tidak
memiliki keterampilan yang cukup untuk memperoleh pendapatan.
• Tingakat
kejahatan meningkat , Masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh
pendapatan dengan cara-cara kejahatan karena dengan cara yang baik mereka tidak
mempunyai modal yaitu ilmu dan ketermpilan yang cukup.
Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu
banyak dan kompleks. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat
tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak
memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara
otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat.
Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan,
nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
Dalam konteks daya saing secara keseluruhan, belum
membaiknya pembangunan manusia di Tanah Air, akan melemahkan kekuatan daya
saing bangsa. Ukuran daya saing ini kerap digunakan untuk mengetahui kemampuan
suatu bangsa dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain secara global. Dalam konteks
daya beli di tengah melemahnya daya beli masyarakat kenaikan harga beras akan
berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Razali Ritonga menyatakan perkiraan
itu didasarkan atas kontribusi pangan yang cukup dominan terhadap penentuan
garis kemiskinan yakni hampir tiga perempatnya [74,99 persen].
Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan
rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Tetapi, juga disebabkan kebijakan
pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan
[growth]. Ketika terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia tahun 1997 silam
misalnya banyak perusahaan yang melakukan perampingan jumlah tenaga kerja.
Sebab, tak mampu lagi membayar gaji karyawan akibat defisit anggaran
perusahaan. Akibatnya jutaan orang terpaksa harus dirumahkan atau dengan kata
lain meraka terpaksa di-PHK [Putus Hubungan Kerja].
Kedua, kekerasan. Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi
akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu
lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi
jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka
jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu
[dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan
berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk
operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.
Ketiga, pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi
merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat
masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu.
Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah
kesulitan.
Bagaimana seorang penarik becak misalnya yang memiliki anak
cerdas bisa mengangkat dirinya dari kemiskinan ketika biaya untuk sekolah saja
sudah sangat mencekik leher. Sementara anak-anak orang yang berduit bisa
bersekolah di perguruan-perguruan tinggi mentereng dengan fasilitas lengkap.
Jika ini yang terjadi sesungguhnya negara sudah melakukan "pemiskinan struktural"
terhadap rakyatnya.
Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih
dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat
pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang
mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya
pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan
di segala bidang.
Keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui, biaya pengobatan
sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit
swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit.
Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin.
Kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap
munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi
miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M
Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan "keamanan"
dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri
ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin.
Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi
hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun
perkotaan.
Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan
ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun,
karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan
pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas
sosial secara vertikal.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas kuncinya harus
ada kebijakan dan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
jangka panjang. Pemerintah boleh saja mengejar pertumbuhan-ekonomi makro dan
ramah pada pasar. Tetapi, juga harus ada pembelaan pada sektor riil agar
berdampak luas pada perekonomian rakyat.
Ekonomi makro-mikro tidak bisa dipisahkan dan dianggap
berdiri sendiri. Sebaliknya keduanya harus seimbang-berkelindan serta saling
menyokong. Pendek kata harus ada simbiosis mutualisme di antara keduanya.
Perekonomian nasional dengan demikian menjadi sangat kokoh
dan vital dalam usaha pemenuhan cita-cita tersebut. Perekonomian yang tujuan
utamanya adalah pemerataan dan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sebab, tanpa perekonomian nasional yang kuat dan memihak rakyat maka
mustahil cita-cita tersebut dapat tercapai. Intinya tanpa pemaknaan yang
subtansial dari kemerdekaan politik menjadi kemerdekaan ekonomi maka sia-sialah
pembentukan sebuah negara. Mubazirlah sebuah pemerintahan. Oleh karenanya
pentingnya menghapus kemiskinan sebagai prestasi pembangunan yang hakiki. [Saya
mendapatkan referensi atau ide kompas,okezone dan lain-lain].
H. Kemiskinan Di
Lihat Dari 2 Aspek
1. Dilihat dari Aspek Sosial
Adapun kemiskinan yang dilihat dari aspek sosial, yaitu:
(1)
Kemiskinan, meliputi kelompok warga yang menyandang ketidakmampuan
sosial ekonomi atau warga yang rentan menjadi miskin seperti: (1) keluarga
fakir miskin; (2) keluarga rawan sosial ekonomi; (3) warga masyarakat yang
berdomisili di lingkungan kumuh.
(2)
Keterlantaran, meliputi warga masyarakat yang karena sesuatu hal
mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: (1) balita
terlantar, (2) anak dan remaja terlantar, termasuk anak jalanan dan pekerja
anak, (3) orang dewasa terlantar, (4) keluarga bermasalah sosial psikologis,
dan (5) lansia terlantar.
(3)
Kecacatan, meliputi warga masyarakat yang mengalami kecacatan fisik dan
mental sehingga terganggu fungsi sosialnya, seperti: (1) cacat veteran, (2)
cacat tubuh, (3) cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), (3) tuna
netra, (4) tuna rungu wicara dan (5) cacat bekas penderita penyakit kronis.
(4)
Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, meliputi warga masyarakat
yang mengalami gangguan fungsi-fungsi sosialnya akibat ketidakmampuannya
mengadakan penyesuaian (social adjusment) secara normatif, seperti: (1) tuna
susila, (2) anak konflik dengan hukum/ nakal, (3) bekas narapidana, (4) korban
narkotika, (5) gelandangan; (6) pengemis dan (7) korban HIV/AIDS dan (8) eks
penyakit kronis terlantar.
(5)
Keterasingan/ keterpencilan dan atau berada dalam lingkungan yang buruk,
meliputi warga masyarakat yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau,
atau terpencar-pencar, atau berpindah-pindah, yang lazim disebut Komunitas Adat
Terpencil.
(6) Korban
Bencana Alam dan Sosial, meliputi warga masyarakat yang mengalami musibah atau
bencana, seperti: (1) korban bencana alam, dan (2) korban bencana sosial yang
disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.
(7) Korban
Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi, meliputi warga masyarakat yang
mengalami tindak kekerasan, seperti: (1) anak yang dilacurkan, diperdagangkan
dan bekerja dalam situasi terburuk (2) wanita korban tindak kekerasan, (3)
Lanjut Usia korban tindak kekerasan; (4) pekerja migran korban tindak
kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.
2. Dilihat dari Aspek Politik
Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses
terhadap (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencangkup tatanan sistem
politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan
menggunakan Sumber Daya. Sehingga masyarakat miskin biasanya adalah yang jauh
dari pusat kekuasan karena kekuasaan adalah tangan baja untuk mengeruh Sumber
Daya yang tersedia. Dilihat dari aspek politik ini pula ada kaitannya dengan
kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif posisi
lemah dalam proses pengambilan keputusan, serta lemahnya posisi untuk menuntut
hak.
I. Kebijaksanaan
Dasar Pengentasan Kemiskinan
Kebijaksaaan penanggulangan kemiskianan dapat di kategorikan
menjadi dua yaitu kebijaksanaan:
1. Kebijaksanaan tidak lansung
Kebijaksanaan tidak lansung diarahkan pada penciptaan
kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kemiskinan.
Kondisi yang dimaksudkan anatara lain adalah suasana social politik yang
tentera,ekonomi yang stabil dan budaya yang berkembang. Upaya penggolongan
ekonomi makro yang yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan
perpajakan merupakan bagian dari upaya menaggulangi kemiskinan. Pengendalain
tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situsasi yang kondusif bagi upaya
penyediaan kebutuhan daasar seperti sandang,pangan,papan,pendidikan,dan
kesehatan dengan harga yang terjangkau oleh penduduk miskin.
2. Kebijaksanaan langsung
Kebijaksaan langsung diarahkan kepada peningkatan peran
serta dan peroduktifitas sumber daya manusi, khususnya golongan masyarakat
berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti sandang pangan
papan kesehatan dan pendidikan,serta pengembangan kegiatan-kegiatan social
ekonomi yang bekelanjutan untuk mendorong kemandirian golangan masyarakat yang
berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar akan memberiakn peluang bagi
penduduk miskin untuk melakukan kegiatan social–ekonomi yang dapat memberikan
pendapatan yang memadai. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan social
ekonomi rakyat diprioritaskan pada pengembangan kegiatan social ekonomi
penduduk miskin di desa-desa miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan peningkatan permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan
pelatih yang terintegrasi sejak kegiatan penghimpunan modal, penguasaan teknik
produksi,pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha.
J. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia?
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan
tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk
Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi
rujukan perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau
keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini
Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk
di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu
berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah
satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat
sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%)
pada tahun 1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin
menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta
(18,20%). Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu
penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi
menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin
bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk
miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%).
Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang
telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret
2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran
konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan
kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.
K. Kebijakan dan
Program Penuntasan Kemiskinan
Upaya penanggulangan kemiskinan Indonesia telah dilakukan
dan menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan
pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan dijabarkan lebih rinci dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta digunakan sebagai acuan bagi
kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan
tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan
mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan
(SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh
stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah
kabupaten/ kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD)
dan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar
arus utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial
dalam mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain
sebagai berikut:
a) Mengurangi
kesenjangan antar daerah dengan; (i) penyediaan sarana-sarana irigasi, air
bersih dan sanitasi dasar terutama daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii)
pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii)
redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah
dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui
bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan
meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin
diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan
program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii)
jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan
rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi
kemiskinan di Indonesia. Contoh dari upaya kemiskinan adalah di propinsi Jawa
Barat tepatnya di Bandung dengan diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada
tanggal 23 – 25 Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang
memfokuskan kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan
orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan,
Bandung Peduli berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan
perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar
bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi,
maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang
dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong
fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling
miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
L. Upaya Pemerintah
Mengatasi Masalah Kemiskinaan
Beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah dalam
menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan pada
tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal
antara lain :
1. Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
2. Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
3. Menyempurnakan
dan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis
masyarakat.
4. Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar
5. Membangun dan
menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat
miskin.
Dari lima fokus program pemerintah tersebut, diharapkan
jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit.
Beberapa langkah teknis yang dilakukan pemerintah terkait lima program tersebut
antara lain:
a) Menjaga
stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Program ini bertujuan menjamin daya
beli masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok
terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan
dengan fokus ini seperti :
• Penyediaan
cadangan beras pemerintah 1 juta ton
•
Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer
b) Mendorong
pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Program ini bertujuan mendorong
terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan
berkualitas bagi masyarakat atau keluarga miskin. Beberapa program yang
berkenaan dengan fokus ini antara lain:
• Penyediaan dana
bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi
hasil/syariah dan konvensional.
• Bimbingan
teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro
(LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
• Pelatihan
budaya, motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro
• Pembinaan
sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal
• Fasilitasi
sarana dan prasarana usaha mikro
• Pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir
• Pengembangan
usaha perikanan tangkap skala kecil
• Peningkatan akses informasi dan pelayanan
pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
• Percepatan
pelaksanaan pendaftaran tanah
• Peningkatan
koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi
masyarakat miskin.
c) Menyempurnakan dan memperluas cakupan
program pembangunan berbasis masyarakat.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan
masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan
dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang
berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
• Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan
• Program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
• Program
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
• Penyempurnaan
dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
d) Meningkatkan
akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan
akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana
dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain :
• Penyediaan
beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar
(SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs).
• Beasiswa
siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah kejuruan/Madrasah
Aliyah (SMA/SMK/MA).
• Beasiswa
untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.
• Pelayanan
kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah
sakit.
e) Membangun dan
menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari
kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program
teknis yang di buat oleh pemerintah seperti :
• Bantuan
sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
• Penyediaan
bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan
(pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin
keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan
pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui
perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
• Pendataan
pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).
Berikut ini adalah program-pogram pemerintah dalam menanggulagi
kemiskinan di Indonesia.
1. Anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan
padat karya.
2. Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada
tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
3. Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan
Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras
Miskin)
c) BLT (Bantuan
Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin,
dsb
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga
khususnya harga beras (antara lain: menjaga harga beras dipasaran tidak lebih
dari Rp.5000,- per Kg)
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat
dalam pengambilan keputusan pembangunan.
6. Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan.
7. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai
karakteristik
wilayah.
8. Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses
pembangunan.
9. Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan
pada desa-desa dan kampung-kampung paling miskin.
10. Kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan
pembangunan
yang dipilih
tetapi tidak tercantum dalam negative list.
11. Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi
untuk
memperbaiki
kualitas kegiatan dan cost effectiveness.
12. PPK, P2KP, PPIP, SPADA dan diperkuat program-program
kementrian
/lembaga.
13. Program Keluarga
Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk
pendidikan dan
kesehatan.
14. Program
pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat
miskin kepada
sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan,
sertifikasi
tanah, kredit mikro.
15. Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program
ini
dimaksudkan
untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan
dengan
menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”.
16. Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan
reformasi
birokrasi.
17. Percepatan pembangunan infrastruktur.
18. Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.
19. Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan
perdesaan.
20. Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan
dan ketertiban, serta penyelesaian konflik.
21. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan
kesehatan.
22. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
(PNPM-Mandiri).
Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di
Indonesia bisa dikurangi.
1. meningkatkan
pendidikan rakyat. Sebisa mungkin pendidikan harus terjangkau oleh seluruh
rakyat Indonesia. Banyaknya sekolah yang rusak menunjukkan kurangnya pendidikan
di Indonesia. Tentu bukan hanya fisik, bisa jadi gurunya pun kekurangan gaji
dan tidak mengajar lagi.
2. pembagian
tanah/lahan pertanian untuk petani. Paling tidak separuh rakyat (sekitar 100
juta penduduk) Indonesia masih hidup di bidang pertanian. Menurut Bank Dunia,
mayoritas petani Indonesia memiliki lahan kurang dari 0,4 hektar. Bahkan ada
yang tidak punya tanah dan sekedar jadi buruh tani. Kadang terjadi tawuran
antar desa hingga jatuh korban jiwa hanya karena memperebutkan lahan beberapa
hektar!
3. tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para
pengusaha besar. Para petani/pekebun kecil sulit untuk mengekspor produk
mereka. Sebaliknya para pengusaha besar dengan mudah mengekspor produk mereka
(para pengusaha bisa menekan/melobi pemerintah) sehingga rakyat justru bisa
kekurangan makanan atau harus membayar tinggi sama dengan harga Internasional.
Ini sudah terbukti dengan melonjaknya harga minyak kelapa hingga 2 kali lipat
lebih dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan akibat kenaikan harga
Internasional. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa.
4. lakukan efisiensi di bidang pertanian. Perlu dikaji
apakah pertanian kita efisien atau tidak. Jika pestisida kimia mahal dan
berbahaya bagi kesehatan, pertimbangkan predator alami seperti burung hantu
untuk memakan tikus, dsb. Begitu pula jika pupuk kimia mahal dan berbahaya,
coba pupuk organik seperti pupuk hijau/kompos. Semakin murah biaya pestisida
dan pupuk, para petani akan semakin terbantu karena ongkos tani semakin rendah.
5. data produk-produk yang masih kita impor. Kemudian teliti
produk mana yang bisa dikembangkan di dalam negeri sehingga kita tidak
tergantung dengan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Sebagai contoh jika
mobil bisa kita produksi sendiri, maka itu akan sangat menghemat devisa dan
membuka lapangan kerja. Ada 1 juta mobil dan 6,2 juta sepeda motor terjual di
Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 200 trilyun/tahun. Jika pemerintah
menyisihkan 1% saja dari APBN yang Rp 1.000 trilyun/tahun untuk
membuat/mendukung BUMN yang menciptakan kendaraan nasional, maka akan terbuka
lapangan kerja dan penghematan devisa milyaran dollar setiap tahunnya.
6. stop eksploitasi atau pengurasan kekayaan alam oleh
perusahaan asing. Kelola sendiri. Banyak kekayaan alam kita yang dikelola oleh
asing dengan alasan kita tidak mampu dan sedang transfer teknologi.
Kenyataannya dari tahun 1900 hingga saat ini ketika minyak hampir habis kita
masih ”transfer teknologi”.